Page 8 - Points Bow State News Today

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan saat ini Badan Pengkajian MPR RI bekerja sama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI serta melibatkan

Hamdan mengatakan, dalam konteks pembangunan jangka panjang, persoalan yang terjadi bukan karena konstitusi. Tapi konsistensi para politisi.

Bamsoet mengatakan saat ini Badan Pengkajian MPR RI bekerja sama Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI sedang menyelesaikan kajian PPHN.

Bambang mengatakan, rencana amendemen yang digulirkan MPR merupakan tugas konstitusional yang menjadi rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, kewenangan DPR menolak RUU APBN dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Wacana itu muncul ketika Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertemu di Istana Bogor pada pekan lalu.

Pembahasan amendemen saat pandemi akan menguras energi.

Pengamat politik Saiful Mujani mewanti-wanti soal asprasi pilpres via MPR dalam wacana amendemen UUD 1945 yang bisa membuat pemeritahan tak stabil.

Perlu evaluasi UUD 1945 lebih dulu sebelum melakukan amandemen.

Demokrat berpandangan bahwa anggota DPR dan MPR sebaiknya mengoptimalkan SDM untuk mengawasi kebijakan pemerintah tangani pandemi.