Page 6 - Points Bow State News Today

Pertemuan Ketua MPR dan Jokowi itu dikhawatirkan merujuk pembahasan penambahan masa jabatan presiden. Dua partai setuju, enam menolak. PDIP galau.

Ketua MPR mengeklaim amendemen hanya untuk menambah dua pasal tentang PPHN.

Bamsoet membantah amendemen UUD soal PPHN tak pernah dibahas, ia mengharapkan kajian tersebut selesai pada awal tahun depan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berencana melakukan amendemen UUD 1945. Tujuannya, untuk menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai dasar pembangunan nasional jangka panjang.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini tengah dilakukan sebagaimana menjadi rekomendasi MPR RI ...

Dia juga menyinggung GBHN era Soekarno dan Soeharto. Menurut dia, pada tahun 1960 sampai 1967, GBHN disusun berdasarkan pidato Soekarno yang ditetapkan dalam TAP MPR.

Posisi MPR akan lebih tinggi dari presiden jika GBHN harus dipatuhi.

Hamdan Zoelva mengingatkan bahwa masalah besar yang nyata saat ini adalah pandemi COVID-19 yang kemudian merembet ke ekonomi.

Amendemen UUD 1945 dinilai membuka celah presiden dan wakil presiden (wapres) dipilih MPR.

Amandemen UUD 1945 akan membutuhkan perubahan pada pasal lainnya, bukan hanya PPHN.