Page 5 - Points Bow State News Today

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan sampai saat ini tidak ada kebutuhan mendesak sehingga UUD 1945 harus dilakukan amandemen.

Amandemen UUD 1945 bisa menjadi celah dan melebar pada wacana di luar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Pidato Ketua MPR RI di sidang Tahunan MPR RI 2021 menekankan pentingnya PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan. 

Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang menilai bahwa Benny K Harman kurang cermat dalam mencerna pidato Bambang Soesatyo.

Reaksi PDIP soal isu Amandemen UUD 1945 yang kini mencuat terkait penambahan masa jabatan presiden.

Titi menilai, saat keran amandemen dibuka, maka di saat yang sama celahmembahas wacana di luar PPHN sangat terbuka.

Isu liar amendemen UUD 1945 terus menyeruak mulai dari masa jabatan presiden, kewenangan DPD, hingga keinginan MPR menghidupkan PPHN.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013—2015 Hamdan Zoelva menyebutkan tiga hal yang perlu jawaban terkait dengan amendemen ...

JPNN.com : Hamdan Zoelva mempertanyakan tiga hal ini pada para pengusul amendemen UUD 1945, semoga bisa dijawab!

MPR masih mengkaji amendemen UUD 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara. Perubahan konstitusi dilakukan terbatas dengan penambahan dua ketentuan.