Page 4 - Points Bow State News Today

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak untuk dilakukan karena Indonesia sedang berjuang mengatasi pandemi ...

Badan Pengkajian MPR, Zulfikar Arse menyebut pengkajian amendemen masih berkutat pada masalah urgensi menghadirkan kembali PPHN.

Ketua Fraksi NasDem MPR RI Taufik Basari menegaskan sikap partai menolak amandemen terbatas UUD 1945. NasDem memandang belum ada urgensi untuk melakukan amandemen.

Presiden Jokowi seolah mempersilakan MPR membentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, masih ada pro dan kontra di antara partai politik di MPR.

Hanya tiga fraksi yang dinilai setuju untuk mengamendemen UUD sampai saat ini.

Jika penanganan pandemi membaik, jumlah fraksi pendukung amendemen UUD bertambah.

Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai tidak ada yang menjamin amendemen UUD 1945 hanya akan menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara.

GBHN saat ini dinilai Hamdan sudah tidak lagi relevan diterapkan dalam sistem ketatanegaraan saat ini dimana UUD 1945 sudah berubah.

Selama Jumat (20/8), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diharapkan selesai pada ...

Ada dua cara pemilu dapat diundur penyelenggaraannya. Yaitu melalui amandemen UUD 1945 dan Perppu. Sejauh mana potensi keduanya menjadi celah memundurkan Pemilu 2024.