Page 9 - Points Bow State News Today

Selain kesalahan pada pelaksanaannya, Bivitri juga menyoroti jika konsep PPHN sudahlah ketinggalan zaman dalam penyelenggaraan negara modern yang mendukung inovasi dan juga adaptif.

Wacana amandemen UUD 1945 mengemuka. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku sudah bicara dengan Presiden Jokowi mengenai hal itu.

Kalau bahan dari yang dibuat pimpinan itu awal tahun 2022 itu sudah ada semacam kelompok kerja - Nasional - Okezone Nasional

Dia mempertanyakan mengapa ketika Presiden Jokowi dan rakyat menolak, para legislator di Senayan ngotot memajukan isu ini.

Sesuai dasar rekomendasi MPR di dua periode sebelumnya, MPR periode 2019-2024, diharapkan dapat mendorong PPHN dengan payung hukum yang lebih kuat

Herzaky Mahendra Putra menegaskan Partai Demokrat tidak sepakat mengenai amandeman terbatas UUD 1945 yang bakal dilakukan oleh MPR.

Perlu evaluasi UUD 1945 lebih dulu sebelum melakukan amendemen.

"Presiden setara dengan DPR dan DPD karena sama-sama dipilih rakyat, ketiganya tidak boleh saling menjatuhkan," tegas dia.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti melihat wacana Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang bakal memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

Saiful Mujani mempertanyakan tujuan amandemen terbatas UUD 1945 yang diwacanakan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.