Page 2 - Bill Criminal Code News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Pasal Penghinaan Presiden VS Kesetaraan Kedudukan Dalam Hukum Bahwa kita ketahui bersama terdapat berbagai pendapat tentang penyusunan pasal-pasal di da­lam Ran­cangan Kitab UU Hukum Pidana baru-baru ini. Senin, 5 Juli 2021 07:45 Editor: Oleh: Arianti Maya Puspa Dewi,SH Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Bahwa kita ketahui bersama terdapat berbagai pendapat tentang penyusunan pasal-pasal di da­lam Ran­cangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru-baru ini. Terutama rumusan pasal yang me­muat tentang penghinaan terhadap pimpinan Negara, sebagai mana yan...

Perlu jaga keharmonisan antara KUHP dan UU khusus Oleh D.Dj. Kliwantoro Ilustrasi RUU KUHP. ANTARA/ilustrator/Kliwon Semarang (ANTARA) - Pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) diharapkan selesai pada tahun ini. Jangan sampai tertunda lagi seperti pada September 2019. Kendati demikian, tidak perlu grusa-grusu (terburu-buru). Pembuat undang-undang harus teliti ketika mengakomodasi aspirasi masyarakat, khususnya mengenai sejumlah pasal yang kontroversial dalam RUU KUHP dan aturan terkait dengan pidana khusus. Pemerintah dan D...

Analis: Jangan terburu-buru tuduh pengkritik hina presiden Minggu, 4 Juli 2021 14:48 WIB Wakil Dekan I FISIP Undip Semarang Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. ANTARA/Dokumentasi Pribadi Semarang (ANTARA) - Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menegaskan mengkritik presiden dalam negara demokrasi adalah hal biasa sehingga jangan terburu-buru menuduh pengkritik menghina kepala negara, apalagi sampai ada tuduhan untuk memakzulkannya. "Kalau orang yang mengkritik atau menghina presiden, kemudian memaknainya untuk pemakzulan presiden, tentu overacting, ya," kata Dr. Drs. ...

Pakar ingatkan pidana umum dan khusus perlu diatur dalam RUU KUHP Sabtu, 3 Juli 2021 13:55 WIB Dosen Fakultas Hukum Unissula Semarang Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. ANTARA/HO-unissula.ac.id Supaya tidak terjadi tumpang-tindih antar-UUSemarang (ANTARA) - Pakar hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Jawade Hafidz memandang perlu mempertahankan aturan mengenai pidana umum dan pidana khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). "Hal ini supaya tidak terjadi tumpang-tindih antar-UU, sekaligus menghindari terjadinya disparitas dal...

Akademikus: Terlalu banyak aturan korupsi tak efektif penerapannya Sabtu, 3 Juli 2021 12:49 WIB Ketua Prodi Doktor Hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.H. ANTARA/Dokumentasi Pribadi Sebenarnya yang penting adalah hasil akhirnya bagaimana tindak pidana korupsi menurun dan tidak ada lagi di IndonesiaSemarang (ANTARA) - Ketua Prodi Doktor Hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Profesor Faisal Santiago menyatakan terlalu banyak aturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi tidak efektif dalam penggunaan dan penerapannya. "Sebenarnya yang pe...