Live Breaking News & Updates on Number principal mandatory taxes

Stay informed with the latest breaking news from Number principal mandatory taxes on our comprehensive webpage. Get up-to-the-minute updates on local events, politics, business, entertainment, and more. Our dedicated team of journalists delivers timely and reliable news, ensuring you're always in the know. Discover firsthand accounts, expert analysis, and exclusive interviews, all in one convenient destination. Don't miss a beat — visit our webpage for real-time breaking news in Number principal mandatory taxes and stay connected to the pulse of your community

Mumpung Murah saatnya Beli, Hari ini Emas Antam Rp 942.000 per Gram

Anjloknya harga emas ini dipicu oleh penguatan nilai dollar AS dalam dua hari berturut-turut imbas laporan data inflasi AS yang lebih besar dari perkiraan.

Indonesia , Pulo , Aceh , Jakarta , Jakarta-raya , Today-gold-antam , Metal-noble-atomic-number , Mine-tbk , Metal-noble , Boutique-gold , Housekeeping-dipta

Kemarin, UU Pengadilan HAM sampai pegawai KPK kembali dipecat

Ragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Rabu (29/9), mulai dari permintaan Wakil Ketua HAM ke pemerintah dan DPR RI untuk merevisi Undang-Undang ...

Denpasar , Bali , Indonesia , Taraba , Nigeria , Sigit , Jawa-timur , Coted-ivoire , Jakarta , Jakarta-raya , Ivory-coast , Amiruddin-rahab

Presiden Jokowi Teken Perpres Kewajiban Rahasiakan NIK dan NPWP

Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai kewajiban penyelenggara negara yang melakukan pelayanan publik merahasiakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Indonesia , Jakarta , Jakarta-raya , Ministry-secretariat-state-on-jakarta , Or-number-principal-mandatory-taxes-in-service , Ministry-domestic , President-signed-liabilities-secret , President-george , Regulation-president , Number-the-parent-population , Number-principal-mandatory-taxes

Jokowi Teken Perpres: Warga Akses Pelayanan Publik Harus Mencantumkan NIK/NPWP

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa nomor identitas yang wajib dicantumkan NIK dan NPWP merupakan rujukan indentitas data yang bersifat unik sebagai salah satu kode referensi dalam pelayanan pulik. Aturan tersebut untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Indonesia , Residents-access-service , President-george , Utilization-number-the-parent-population , Number-principal-mandatory-taxes , Number-year , Director-general-dukcapil , Ministry-finance , Director-general-taxes , Regulation-president ,

Perpres Jokowi: Wajib Cantumkan NIK dan NPWP dalam Pelayanan Publik

NIK-NPWP menjadi rujukan identitas data yang bersifat unik sebagai salah satu kode referensi dalam pelayanan publik untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Indonesia , Ministry-domestic , Mandatory-specify , Service-the-public , Inclusion-number-the-parent-population , Number-principal-mandatory-taxes , Regulation-president , Number-year , Region-state-unity , Republic-indonesia , Ministry-finance