Pangdam Se Java News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Sabtu 24 Jul 2021 12:13 WIB Red: Erik Purnama Putra Foto: EPA/Ardiles Rante REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Republika Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berbincang serius dengan Panglima TNI Laksamana Widodo AS, Wakil Panglima TNI Jenderal Fachrul Razi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tyasno Sudarto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Achmad Sutjipto, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hanafie Asnan. Turut menyaksikan di bangku belakangnya, Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI Letjen Agus Widjojo dan Kepala Staf U...

Kamis 08 Jul 2021 06:44 WIB Red: Ratna Puspita Pemerintah segera merevisi peraturan soal kriteria perusahaan sektor esensial, non-esensial, dan kritikal, yang bisa melakukan kegiatan perkantoran pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. (Foto: Prajurit TNI berjaga di pos PPKM darurat di Kalimalang, Jakarta Timur) Foto: ANTARA / Fakhri Hermansyah Mendagri segera revisi peraturan sektor esensial dan non-esensial, dan kritikal.  REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah segera merevisi peraturan soal kriteria perusah...

Luhut Binsar Pandjaitan Ubah Kriteria Sektor Essensial dan Esensial Yang Beroperasi Saat PPKM Darurat Ilhamdi T - 8 Juli 2021, 07:30 WIB Koordinator PPKM Darurat Covid -19 Mengadakan Rapat koordinasi untuk merubah beberapa kriteria sektor usaha esensial dan non esensial yang akan beroperasi saat ppkm darurat diterapkan hingga 20 juli 2021 mendatang /Biro Humas dan Komunikasi Kementerian dan Investasi MATA BANDUNG - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Ciovid -19 di pulau Jawa dan Bali diharapkan dapat memutus ...

Pemerintah Akan Revisi Aturan PPKM Darurat untuk Perkantoran, Berikut Ketentuannya Billy Mulya Putra Beberapa ruas jalan di Jogja ditutup sejalan dengan pelaksanaan PPKM Darurat. /Foto : Instagram @polresjogja/ MAPAY BANDUNG - Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga kini masih diterapkan. Di tengah penerapannya yang masih berjalan, pemerintah akan merevisi aturanPPKM Darurat yang telah dimulai sejak 3 Juli 2021 lalu ini. Dalam revisi tersebut, pemerintah akan mengubah aturan soal kriteria perusahaan sektor esensial, non-esensial, dan kritikal yan...