Work On Office News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Inilah sinopsis Ikatan Cinta malam ini Minggu 22 Agustus 2021, dengan alur yang semakin menegangkan.

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PANRB) telah mengeluarkan surat edaran No. 17/2021 tentang Gerakan Pegawai ASN Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Teladan Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19. Artinya PNS yang bertugas di kantor diminta taat menjalankan protokol kesehatan. Dalam surat edaran itu disampaikan, pegawai ASN untuk tetap disiplin protokol kesehatan secara ketat dengan menerapkan gerakan 5M, yaitu menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Kemudian menjaga jarak ketika melakukan komunikasi antar individu,...

Polisi Minta Pekerja Sektor Non-Esensial Lapor Jika Masih Diminta Perusahaan Bekerja di Kantor Polisi meminta pekerja sektor non esensial yang masih disuruh bekerja dari kantor melalapor ke Satgas. Selasa, 6 Juli 2021 07:05 WIB TRIBUNNEWS/HERUDIN Aktifitas pekerja di kantor pusat Bank Mandiri, Jakarta, Senin (5/7/2021). Di masa PPKM Darurat, pemerintah mengeluarkan aturan bekerja dari kantor untuk sektor esensial maksimum 50 persen sedangkan untuk sektor kritikal dapat 100 persen bekerja dari kantor dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Sementara untuk pekerja selain dari dua sektor ters...

Diakses 17 Juta Orang, Anies Duga Banyak Pekerja Sektor Non-Esensial Ikut-Ikutan Daftar SRTP Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui sistem pengajuan Surat Tanda Registrasi Pekerja (SRTP) sempat hang alias tak bisa diakses. Selasa, 6 Juli 2021 06:58 WIB Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui sistem pengajuan Surat Tanda Registrasi Pekerja (SRTP) sempat hang alias tak bisa diakses. Itu terjadi lantaran situs JakEvo yang disiapkan menampung 1 juta pendaftar secara berbarengan, sejak Senin (5/7/2021) pagi samp...

PPKM Darurat, KPK Batasi Pegawai Kerja di Kantor Diperbarui 05 Jul 2021, 12:32 WIB 13 Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko) Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membatasi kegiatan pegawai di lingkungan lembaga antirasuah di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat). Selama PPKM Darurat, hanya 25 persen pegawai yang bekerja di kantor. Baca Juga "Dalam rangka mencegah dan memu...