Stay updated with breaking news from Amendment Legislation Basic. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.
Selain kesalahan pada pelaksanaannya, Bivitri juga menyoroti jika konsep PPHN sudahlah ketinggalan zaman dalam penyelenggaraan negara modern yang mendukung inovasi dan juga adaptif.
Wacana amandemen UUD 1945 mengemuka. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku sudah bicara dengan Presiden Jokowi mengenai hal itu.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti melihat wacana Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang bakal memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mewanti-wanti sebelum pintu amandemen dibuka, sebaiknya seluruh kekuatan politik, akademisi, tokoh masyarakat, agama dari berbagai elemen harus turut dilibatkan dalam perumusannya.
Adapun, lanjut Bamsoet pihak yang setuju dengan Amandemen UUD 1945 dengan memasukan PPHN, barulah DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beberapa waktu lalu.