Stay updated with breaking news from Assembly Folk. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.
Hamdan mengatakan, dalam konteks pembangunan jangka panjang, persoalan yang terjadi bukan karena konstitusi. Tapi konsistensi para politisi.
/data/photo/2021/08/18/611cbe80be934.jpg)
Bambang mengatakan, rencana amendemen yang digulirkan MPR merupakan tugas konstitusional yang menjadi rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019.
Selain kesalahan pada pelaksanaannya, Bivitri juga menyoroti jika konsep PPHN sudahlah ketinggalan zaman dalam penyelenggaraan negara modern yang mendukung inovasi dan juga adaptif.
Wacana amandemen UUD 1945 mengemuka. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku sudah bicara dengan Presiden Jokowi mengenai hal itu.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti melihat wacana Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang bakal memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)