Criminal Code New News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Tribunnews.com Awalnya Hermansyah ditanya panelis terkait karya tulis yang dibuatnya dengan topik disparitas putusan. Kamis, 5 Agustus 2021 14:59 WIB Tangkapan Layar: Kanal Youtube Komisi Yudisial Calon Hakim Agung yang saat ini menjabat sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Hermansyah, dalam Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2021 Hari Ke-3 yang disiarkan di kanal Youtube Komisi Yudisial pada Kamis (5/8/2021).  Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Hakim Agung yang juga dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tanjung...

עקוב פורסם ב-11.07.21 67 שנים הסתתר בארכיון המדינה מסמך היסטורי מכונן בתולדות הקהילה הלהט"בית. תחת הנדון "ניתוח של סירוס" הובאה בו חוות הדעת של חיים כהן, היועץ המשפטי לממשלה, כפי שנמסרה למשרד הבריאות ב-1954. כהן קבע כי אסור לנתח את רינה נתן, הטרנסג'נדרית הישראלית הראשונה, שביקשה ממשרד הבריאות לעבור ניתוח להתאמה מגדרית (שבעבר כונה "ניתוח שי...

עקוב פורסם ב-05:55 67 שנים הסתתר בארכיון המדינה מסמך היסטורי מכונן בתולדות הקהילה הלהט"בית. תחת הנדון "ניתוח של סירוס" הובאה בו חוות הדעת של חיים כהן, היועץ המשפטי לממשלה, כפי שנמסרה למשרד הבריאות ב-1954. כהן קבע כי אסור לנתח את רינה נתן, הטרנסג'נדרית הישראלית הראשונה, שביקשה ממשרד הבריאות לעבור ניתוח להתאמה מגדרית (שבעבר כונה "ניתוח שינ�...

Kearifan lokal perlu jadi pertimbangan dalam pembahasan RUU KUHP Oleh D.Dj. Kliwantoro Ilustrasi RUU KUHP. ANTARA/ilustrator/Kliwon Semarang (ANTARA) - Pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan kearifan lokal ketika membahas kembali Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Pasal-pasal kontroversial dalam RUU KUHP yang batal disahkan pada bulan September 2019, termasuk pasal penodaan terhadap bendera negara, perlu dikaji ulang agar tidak timbulkan masalah di kemudian hari. Dari sejumlah pasal penodaan terhadap bendera ne...

Pakar: Mengibarkan bendera kusam tak perlu diatur dalam RUU KUHP Rabu, 30 Juni 2021 08:27 WIB Ketua Prodi Doktor Hukum Unbor Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.H. ANTARA/Dokumentasi Pribadi. Semarang (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago mengatakan pasal penodaan terhadap bendera negara, khususnya mengibarkan bendera Merah Putih yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam, sebaiknya tidak perlu ada di dalam RUU KUHP. "Bisa dibayangkan seseorang karena ketidakmampuan membeli bendera baru apakah harus dipidana, padahal yang bersangkutan sangat ing...