PPKM Level 3 dan 4, Pengelola Mal Tagih Subsidi Upah Pekerja 50 Persen
Diperbarui 21 Jul 2021, 11:00 WIB
16
Ilustrasi mal (Dok.Pixabay)
Liputan6.com, Jakarta - Pengelola pusat perbelanjaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja (APPBI) mendesak adanya relaksasi dan subsidi selama masa PPKM level 3 dan 4.
Ketua APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, PPKM level 3 dan 4 dinilai akan semakin menyulitkan kondisi usaha pusat perbelanjaan sebagaimana juga telah diakui oleh pemerintah.
Baca Juga Pusat Perbelanjaan meminta kepada pemerintah agar dapat segera memberikan pembebasan atas biaya-biaya yang masih dibebankan oleh pemerintah meskipun pemerintah meminta pusat perbelanjaan tutup atau hanya beroperasi secara sangat terbatas, ujar Alphonzus dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).
Daftar Wilayah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 dan 4
Diperbarui 21 Jul 2021, 16:12 WIB
19
Demi mengurangi mobilitas masyarakat di malam hari dan pengendalian penyebaran virus covid-19, Pemerintah Kota (pemkot) Tangerang mengambil kebijakan pemadaman lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik rawan terjadinya kerumunan.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan aturan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4. Aturan ini sekaligus menghapus istilah kebijakan sebelumnya, yakni PPKM Darurat.
Kebijakan PPKM Level 3 dan 4 ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 dan Inmendagri No 23 Tahun 2021.
Baca Juga
Sektor Manufaktur Minta Kelonggaran Selama PPKM Level 3 dan 4
Diperbarui 21 Jul 2021, 12:10 WIB
14
Implementasi TKDN akan memperkuat struktur manufaktur sehingga bisa mendongkrak daya saing industri sekaligus perekonomian nasional. (Dok Kemenperin)
Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan agar industri manufaktur mendapatkan kelonggaran dalam beroperasi di masa PPKM darurat atau yang kini menjadi PPKM level 3 dan 4
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menjelaskan, industri manufaktur bertanggung jawab untuk mempertahankan produk domestik dan berhubungan dengan perusahaan lain secara langsung, baik di lingkup nasional maupun negara lain.
Baca Juga
Oleh karenanya, operasional perusahaan manufaktur harus lebih fleksibel agar industri dapat bertahan. Sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya agar tetap beroperasi dengan karyawan maksimal 100 persen dan karyawan penunjang 25 persen apabila sudah divaksin 2 kali, demikian juga bagi i
PPKM Level 3 dan 4, Ini Sederet Tuntutan Pengusaha ke Pemerintah
Diperbarui 21 Jul 2021, 11:45 WIB
17
Warga melintasi Jalan Sudirman pada pemberlakukan PPKM darurat hari kedua di Jakarta, Minggu (4/7/2021). Pemerintah secara resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali, termasuk DKI Jakarta, pada 3-20 Juli 2021. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah agar segera menggelontorkan stimulus produktif bagi dunia usaha, terutama di tengah pemberlakuan PPKM darurat yang kini berubah menjadi PPKM Level 4 dan Level 3.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, selama ini, stimulus produktif diberikan untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial. Namun, untuk dunia usaha pemberian bantuannya masih belum jelas.
Ini Daftar Kabupaten Kota di Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3
Diperbarui 21 Jul 2021, 10:25 WIB
10
Suasana Jalan Sudirman yang lengang pada pemberlakukan PPKM darurat hari kedua di Jakarta, Minggu (4/7/2021). Pemerintah secara resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali, termasuk DKI Jakarta, pada 3-20 Juli 2021. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali.
Aturan tersebut sekaligus menghapus kebijakan PPKM Darurat dan menggantinya menjadi PPKM Level 4. Adapun dalam Inmendagri tersebut, pemerintah mengklasifikasi wilayah di Jawa-Bali ke dalam dua level, yakni 3 dan 4.